Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Sosialisasi Anti Korupsi ini menghadirkan narasumber Penyuluh Anti Korupsi Kalsel (APIK Kalsel) bapak M. Mujiburrahman dan bapak Ahmad Nabehan. Para peserta juga mendapatkan pengarahan melalui zoom meeting dari Kasatgas 2 Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI serta rekaman video Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel.

Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Dan Surat Edaran Menteri Pupr Nomor 30/se/m/2020

Lahirnya peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 (perpres 16/2018) tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagai pengganti peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) dan seluruh perubahannya boleh jadi adalah era baru sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang / jasa pemerintah di Indonesia.

Peraturan Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2019 diharapkan dapat menjawab tanda tanya besar tentang pedoman pengadaan jasa konstruksi. Banyak perubahan yang tercantum dalam peturan ini termasuk diantaranya adalah mengubah segmentasi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi untuk usaha kecil, menengah, dan besar serta menyesuaikan berbagai istilah dan prosedur sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan uturan turunannya, termasuk menyesuikan dengan system pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terbaru.

Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan no : 600/0467/PUPR/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang kewajiban menggunakan badan usaha dan tenaga kerja bersertfikat kompetensi kerja dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi dan percepatan sertifikat tenaga kerja konstruksi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Kuala mengadakan Sosialisasi surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan no :600/0467/PUPR/2017 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2018.